Detak Tribe – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota inklusif.
Bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, kini masyarakat umum di IKN juga akan mendapat akses hunian yang layak.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema penyediaan hunian yang mencakup semua kalangan.
Pemerintah paling menyoroti pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal yang mereka rancang untuk masyarakat umum di IKN, termasuk pekerja sektor informal dan pelaku UMKM
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan bahwa proyek ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan permukiman inklusif di wilayah inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Kita tidak ingin IKN hanya dihuni ASN. Semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat umum di IKN, harus punya akses tinggal dan hidup di kota ini,” jelas Iwan dalam konferensi pers, Jumat (17/5/2025).
Pihak pengembang akan menyediakan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar rakyat, hingga ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh semua warga, di samping membangun hunian.
Pemerintah akan mendukung hunian bagi masyarakat umum di IKN dengan sistem pembiayaan yang terjangkau, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan skema sewa-milik.
Pemerintah juga menggandeng pengembang swasta dan BUMN dalam pembangunan klaster-klaster hunian tersebut. Ini menunjukkan bahwa perumahan untuk masyarakat umum di IKN bukan hanya sekadar janji, tapi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang yang nyata.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pengamat tata kota dan asosiasi perumahan. Mereka menilai, langkah ini krusial agar IKN tak menjadi kota eksklusif, melainkan kota hidup yang tumbuh dari keberagaman penghuninya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
