Detak Tribe — Pemerintah mengusulkan program Sekolah Rakyat dengan alokasi anggaran mencapai Rp23 triliun untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Namun, hingga kini, DPR RI belum memberikan persetujuan atas usulan tersebut karena menilai masih ada kekurangan penjelasan teknis dari pemerintah.
Kementerian Sosial merencanakan dana itu untuk membangun 100 Sekolah Rakyat dengan 354 rombongan belajar bagi 8.850 siswa.
Pemerintah menghitung setiap siswa akan menerima bantuan senilai Rp48,25 juta per tahun yang mencakup seragam, perlengkapan sekolah, hingga laptop.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkecil kesenjangan pendidikan.
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi untuk anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena kendala ekonomi,” kata Saifullah dalam konferensi pers, dikutip dari Kompas.com (20/5/2025).
Meskipun demikian, DPR belum menyetujui anggaran tersebut, “Kami mendukung niat baiknya, tetapi harus ada kejelasan terkait sumber dan peruntukan anggaran ini,” ujar Kariyasa seperti dilansir dari Kompas.com (20/5/2025).
Pemerintah menjelaskan bahwa biaya tersebut mencakup pembangunan fisik, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengadaan lahan yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
Komisi V DPR mengkritik tambahan anggaran Rp23,28 triliun di Kementerian PUPR karena pemerintah belum merinci alokasinya, termasuk untuk Sekolah Rakyat.
DPR meminta laporan lengkap dan transparan sebelum menyetujui seluruh alokasi belanja tersebut, menurut laporan Bisnis.com (7/5/2025).
Pemerintah menganggap program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menanggulangi ketimpangan pendidikan.
Namun, tanpa adanya dukungan anggaran yang jelas dan transparan, pelaksanaannya masih terganjal. Pemerintah dan DPR perlu segera menemukan titik temu agar program ini dapat berlanjut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
