Detak Tribe – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur nasional pada periode 2025 hingga 2029 sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memperkirakan total kebutuhan anggaran mencapai 625,37 miliar dollar AS atau sekitar Rp10.151 triliun.
Dalam presentasinya di JCC, Jakarta, Kamis (13/06/2025), Sri Mulyani memaparkan bahwa pemerintah pusat hanya sanggup mengalokasikan dana sebesar 143,84 miliar dollar AS, yang berarti sekitar 23 persen dari total kebutuhan.
Sementara itu, kontribusi pemerintah daerah diperkirakan hanya mampu menutupi sekitar 17 persen atau sekitar 106,31 miliar dollar AS. Dengan demikian, dana gabungan dari pemerintah pusat dan daerah hanya mencakup sekitar 40 persen dari total kebutuhan anggaran infrastruktur.
“Jadi, kita memang akan menghadapi gap pembiayaan infrastruktur yang cukup besar,” kata Sri Mulyani.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Targetnya, masing-masing dapat menyumbang 30 persen dari total kebutuhan anggaran, yaitu sekitar 187,61 miliar dollar AS dari BUMN dan jumlah yang sama dari sektor swasta.
Dengan skema ini, maka total investasi dari BUMN dan swasta diharapkan bisa menutupi 375,22 miliar dollar AS dari kebutuhan infrastruktur nasional hingga 2029.
“Ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif dari sektor swasta, kerja sama dengan mitra pembangunan, serta perlunya menciptakan mekanisme pembiayaan yang inovatif,” lanjutnya.
Selain keterbatasan fiskal, Sri Mulyani juga menyoroti tantangan eksternal yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur, seperti ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi global, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini turut mempersempit ruang fiskal yang tersedia. Di samping itu, ancaman perubahan iklim juga menjadi tantangan besar.
Organisasi Meteorologi Dunia bahkan telah mengingatkan bahwa suhu global berpotensi mencetak rekor baru dalam lima tahun ke depan. Hal ini berisiko menyebabkan migrasi penduduk dalam skala besar.
Menurut Sri Mulyani, infrastruktur saat ini menyerap sekitar 60 persen bahan baku global, sehingga sangat penting untuk memasukkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
