Detak Tribe – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Usulan tersebut mendapat respons dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa partainya menghargai gagasan yang dilemparkan Cak Imin. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan perbaikan sistem politik, terutama dalam hal penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia.
“Kami menghargai apa yang disampaikan Cak Imin. Ini bisa menjadi awal bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membahas penyempurnaan sistem kepemiluan kita. Saya berharap diskusi ini bisa diperluas dan dilanjutkan oleh para stakeholder, khususnya partai-partai politik,” ujar Doli dilansir dari Detik.com, Jumat (25/07/2025).
Doli menambahkan, Golkar saat ini juga sedang mengkaji ulang mekanisme pemilihan kepala daerah dan sudah mengantongi dua opsi alternatif.
“Opsi pertama adalah seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dipilih secara tidak langsung lewat DPRD. Namun, seleksi calon kepala daerah tetap dilakukan secara terbuka, aspiratif, dan berjenjang dalam tubuh partai politik atau gabungan partai politik pengusung,” jelasnya.
Sementara itu, opsi kedua yang tengah dikaji Golkar adalah sistem pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, sedangkan untuk bupati dan wali kota diterapkan sistem asimetris—ada yang dipilih oleh DPRD dan ada juga yang dipilih langsung oleh rakyat, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan.
“Kesimpulan yang sudah kami sepakati adalah bahwa gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung karena pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan kita, gubernur adalah representasi atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” tegasnya.
Doli juga menekankan bahwa Golkar tetap berkomitmen menjaga demokrasi, tetapi tidak ingin demokrasi berkembang tanpa arah.
“Intinya, Golkar tetap konsisten memperkuat demokrasi di Indonesia, tetapi juga tidak ingin membiarkan demokrasi ini kebablasan, menjadi terlalu liberal, dan menumbuhkan budaya pragmatisme dalam masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Cak Imin menjelaskan bahwa PKB telah melakukan kajian mendalam soal pemilihan kepala daerah secara langsung. Kajian ini, kata dia, merujuk pada hasil-hasil musyawarah nasional Nahdlatul Ulama (NU) yang mendorong evaluasi terhadap sistem tersebut.
Menurutnya, ada dua alasan utama mengapa pemilihan langsung kepala daerah perlu ditinjau ulang. Pertama, biaya politik yang dibutuhkan sangat besar dan kadang tidak masuk akal. Kedua, kepala daerah pada akhirnya tetap tergantung kepada pemerintah pusat dalam banyak hal, sehingga kemandirian daerah masih jauh dari harapan.
“PKB menilai perlu ada sistem yang bisa menyeimbangkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat. Karena biaya pilkada langsung itu sangat tinggi, kami usulkan dua pola,” ungkap Cak Imin dalam keterangannya di JCC Senayan, Rabu (23/07/2025).
Ia menyebut, pola pertama adalah gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sebagai wakil pusat di daerah. Sedangkan pola kedua, bupati dan wali kota tetap dipilih melalui DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
“Nah, karena gubernur itu mewakili pemerintah pusat, maka cukup ditunjuk oleh pusat. Namun, untuk bupati, karena tidak mewakili pemerintah pusat, maka tetap dipilih secara demokratis melalui DPRD,” tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
