Detak Tribe – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama terkait tantiem bagi direksi dan komisaris. Menurutnya, praktik pemberian tantiem hanyalah akal-akalan belaka. Hal itu ia sampaikan saat pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di gedung parlemen, Jumat (15/08/2025).
Prabowo mengungkapkan telah menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk menata ulang BUMN. Salah satu langkah yang ia ambil adalah memangkas jumlah komisaris serta menghapus tantiem yang selama ini diberikan kepada direksi maupun komisaris.
“Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan rugi, tetapi komisarisnya banyak sekali. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem,” tegas Prabowo yang langsung mendapat tepuk tangan dari hadirin.
Tantiem sendiri merupakan bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, komisaris, atau karyawan sebagai penghargaan atas kinerja mereka. Besarannya biasanya ditentukan berdasarkan persentase laba bersih melalui keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Namun, Prabowo menilai penggunaan istilah tantiem hanyalah kedok agar masyarakat tidak memahami maknanya. “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Mereka pilih istilah asing supaya orang tidak mengerti,” ucapnya, yang membuat ruang sidang riuh.
Prabowo juga menyinggung adanya komisaris BUMN yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali, tetapi bisa menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. “Saudara-saudara, masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar Danantara tidak perlu memberikan tantiem jika perusahaan dalam kondisi merugi. Bahkan, ia meminta direksi dan komisaris yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut untuk segera mundur.
“Saya sudah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau untung, harus benar-benar untung, jangan untung akal-akalan. Dan kalau ada yang keberatan, silakan berhenti,” ujarnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa langkah ini serius demi menertibkan BUMN. “Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau direksi atau komisaris keberatan, segera berhenti. Saudara-saudara, pemilu masih lama. Ini seperti rapat di kecamatan saja, tetapi ini serius, tidak masuk akal,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
