Detak Tribe – Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, konfederasi serikat buruh, serta pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (01/09/2025).
Dialog terbuka yang berlangsung sejak sore hingga malam itu menjadi ruang bagi para tokoh untuk menyampaikan langsung kritik, pandangan, dan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial mencuat. Para tokoh menyoroti sikap pejabat yang dianggap arogan, pentingnya membuka ruang aspirasi dan demokrasi, hingga gaya hidup hedon serta kebiasaan flexing pejabat dan anggota DPR.
Selain itu, mereka juga menyinggung kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat, serta dorongan agar rancangan undang-undang (RUU) yang mendesak segera disahkan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan langsung tuntutan kelompok buruh kepada Presiden. Ia menekankan agar RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan segera disahkan DPR bersama pemerintah karena sangat ditunggu masyarakat, termasuk kaum pekerja.
“Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani usai pertemuan.
Senada dengan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa kelompok buruh juga menekankan pentingnya ruang bagi aksi unjuk rasa.
Menurutnya, demonstrasi menjadi satu-satunya cara kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, hingga masyarakat kecil menyampaikan aspirasi ketika jalur formal dinilai lambat atau enggan mendengar.
“Walaupun begitu, kami tegaskan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” ujar Said.
Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai dialog berlangsung terbuka dan transparan. Ia mengatakan, banyak isu penting yang disampaikan, mulai dari pajak yang memberatkan rakyat, praktik korupsi, perilaku pejabat elite yang pongah dan gemar flexing, hingga kenaikan tunjangan DPR.
“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” jelas Jacky, sapaan akrab Pendeta Jacklevyn.
Pertemuan yang dikemas sebagai ajang dialog sekaligus silaturahmi itu akhirnya ditutup dengan doa bersama yang dipimpin para pemuka agama dari berbagai keyakinan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
