Detak Tribe – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hendra Rahtomo alias Romy Soekarno, mengusulkan perubahan nomenklatur terkait status Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik dan pemerintahan. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR yang turut dihadiri Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Selasa (25/11/2025).
Romy menilai istilah ibu kota politik yang akan mulai berlaku pada 2028 berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Menurutnya, penamaan tersebut kurang menggambarkan fungsi pemerintahan secara menyeluruh.
“IKN, saya punya ide, Pak Bas. Kalau ibu kota politik tidak ada nama pemerintahannya, kurang pas. Seharusnya ibu kota politik dan pemerintahan,” kata Romy Soekarno dalam rapat.
Ia menambahkan, istilah ibu kota politik dapat menimbulkan kesan bahwa wilayah itu hanya diisi partai politik. Sementara. jika disebut ibu kota politik dan pemerintahan, maka mencakup keberadaan kementerian dan lembaga negara.
Romy berharap pemerintah mempertimbangkan revisi nomenklatur agar lebih sesuai dengan peran IKN sebagai pusat administrasi negara.
Selain soal nomenklatur, Romy juga menyoroti kesiapan sistem smart governance di IKN. Ia menilai sistem tersebut masih perlu penyempurnaan agar bisa terintegrasi optimal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik Indonesia mulai 2028. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Namun, Perpres itu juga mencantumkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain:
- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare harus selesai dibangun,
- Progres pembangunan gedung dan perkantoran minimal mencapai 20 persen
- Hunian layak dan berkelanjutan terisi setidaknya 50 persen
- Sarana prasarana dasar di kawasan IKN terpenuhi 50 persen
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan minimal berada di angka 0,74
Dalam rapat tersebut, Basuki tak menanggapi langsung usulan Romy. Namun, ia menyampaikan bahwa IKN terus mendapatkan dukungan kuat agar bisa segera difungsikan. Salah satu persiapan yang tengah dilakukan adalah pemindahan aparatur sipil negara (ASN).
Basuki menegaskan bahwa IKN disiapkan sebagai kota masa depan untuk generasi muda. Menurutnya, generasi yang lebih tua biasanya sudah memiliki aset di Jakarta sehingga lebih sulit untuk pindah.
Ia juga menepis anggapan bahwa penempatan ASN di IKN dianggap sebagai bentuk hukuman. Basuki meyakini persepsi tersebut muncul dari masyarakat yang belum pernah melihat langsung kondisi IKN. Ia bahkan menyebut tinggal di IKN bisa meningkatkan angka harapan hidup hingga lima tahun.
“Hidup di IKN, Insyaallah life expectancy-nya bertambah lima tahun,” ujar Basuki.
Menurutnya, kualitas udara menjadi salah satu faktor utama karena indeks kualitas udara di IKN berada di bawah angka 10, yang berarti udara sangat bersih dan kaya oksigen.
Basuki menutup rapat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi II DPR. Ia mengatakan bahwa dukungan tersebut akan disampaikannya kepada para investor.
“Dan ini pasti akan saya sampaikan kepada para investor,” ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
