Detak Tribe – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) angkat bicara soal ramainya isu diskriminasi yang menerpa proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026 di Sulawesi Selatan (Sulsel). Lembaga itu menegaskan tidak ada diskriminasi dalam seleksi tersebut.
Isu ini sebelumnya viral di media sosial setelah beredar kabar seorang siswi SMA asal Kota Makassar dicoret dari seleksi calon Paskibraka tingkat nasional dengan dugaan adanya perlakuan diskriminatif.
Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, setiap proses seleksi sudah dipantau langsung oleh BPIP sehingga tidak ada ruang untuk tindakan diskriminasi.
“Tadi berdasarkan pertanyaan tadi bahwa ada diskriminasi, kami pastikan bahwa setiap proses itu juga dimonitor oleh BPIP. Jadi, tidak ada tindakan diskriminasi tersebut,” ujar Rima dalam konferensi pers di Kantor BPIP, Jumat (29/05/2026).
Rima juga menyebut Pemerintah Provinsi Sulsel telah memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Ia menambahkan, begitu laporan masuk, BPIP langsung menerjunkan tim untuk memverifikasi situasi di lapangan.
“Kita semua mendukung agar justru dengan peringatan Hari Lahir Pancasila terjadi harmonisasi, persatuan semuanya. Dan kami di BPIP juga ketika mendapatkan laporan-laporan, kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan ya, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya.
Sehari sebelumnya, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi, juga sudah lebih dulu memastikan seluruh tahapan seleksi di Sulsel berjalan sesuai prosedur baku. Proses itu, kata dia, melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, hingga tim monitoring dari pusat.
“Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad, Kamis (28/05/2026).
Fuad juga meluruskan bahwa seleksi Paskibraka tidak semata-mata menilai satu aspek saja, misalnya nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh demi memastikan peserta benar-benar siap menjalankan tugas kenegaraan.
“Paskibraka bukan sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi pada satu tes saja, melainkan memilih figur paling siap secara keseluruhan untuk menjalankan tugas kenegaraan,” tegasnya.
Ada banyak komponen yang jadi tolok ukur penilaian, di antaranya kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, serta kesiapan mental dan kedisiplinan peserta.
Mekanisme seleksinya sendiri berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, lalu verifikasi nasional. Dari tiap provinsi, dipilih tiga pasang peserta untuk mengikuti tahapan seleksi di tingkat pusat.
Fuad juga menegaskan keputusan soal siapa yang mewakili daerah ke tingkat nasional bukan wewenang satu orang atau satu lembaga saja. Semuanya merupakan hasil penilaian kolektif lintas unsur yang mengacu pada pedoman nasional BPIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
