Detak Tribe – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kebocoran besar dalam pengelolaan dana operasional yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp12 triliun. Temuan ini menjadi sorotan dalam evaluasi terbaru KPK terhadap praktik korupsi yang masih marak terjadi di lingkungan birokrasi.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa dana operasional yang seharusnya dipakai untuk mendukung kelancaran tugas instansi pemerintahan, justru disalahgunakan oleh oknum pejabat. Minimnya pengawasan dan tidak adanya ketentuan teknis yang ketat membuat dana ini rawan dipakai untuk kepentingan pribadi.
“Penggunaan dana operasional selama ini cenderung tidak transparan. Dalam banyak kasus, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas atau bahkan tidak dibuat sama sekali,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/6/2025) dilansir dari berita Kompas.com.
Dalam salah satu kasus, ditemukan pejabat daerah yang mengklaim dana operasional untuk kegiatan peninjauan proyek, namun setelah ditelusuri, lokasi proyek tersebut tidak pernah ada. Di tempat lain, dana operasional digunakan untuk membayar kebutuhan pribadi seperti gadget, hotel mewah, dan makan malam di restoran mahal.
Lemahnya regulasi dan pengawasan jadi akar masalah. Menurut Alexander, penyebab utama bocornya dana operasional adalah ketiadaan aturan yang mengikat. Berbeda dengan anggaran program yang memiliki sistem pengawasan berlapis, dana operasional tidak memiliki standar pelaporan dan audit yang memadai.
“Saat ini, tidak semua instansi mengharuskan bukti fisik penggunaan dana operasional. Bahkan ada yang hanya mencatat dalam laporan lisan. Ini yang membuat penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini,” jelasnya.
KPK juga mendesak agar pemerintah melakukan reformasi anggaran. KPK mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merevisi regulasi tentang penggunaan dana operasional, termasuk menetapkan mekanisme pelaporan elektronik yang transparan dan bisa diakses auditor secara real-time. KPK juga mendorong agar setiap penggunaan dana disertai bukti transaksi dan log kegiatan yang bisa diaudit publik.
Selain itu, KPK menekankan pentingnya integritas individu dan sistem insentif yang adil agar pejabat tidak tergoda menyalahgunakan anggaran negara.
Saat ini, KPK masih terus mengembangkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dokumen dan laporan keuangan dari sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tengah diperiksa. Tak menutup kemungkinan, akan ada tersangka baru dalam waktu dekat.
Kasus ini menjadi peringatan serius tentang pentingnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. KPK mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran, karena dana publik adalah milik rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
