Detak Tribe – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan potensi meningkatnya angka pengangguran pada 2026 mulai mendapat sorotan serius dari DPRD Jawa Timur. DPRD Jatim menilai hingga kini sektor riil belum bergerak secara optimal, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Hari Yulianto, Rabu (24/12/2025). Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini menyimpan risiko besar bagi tenaga kerja, terlebih dengan rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026.
“Kita harus jujur melihat kondisi sekarang. Sektor riil belum berjalan dengan baik. Ini menjadi ancaman bagi tenaga kerja kita, khususnya di tahun 2026. Apalagi nanti UMK 2026 juga akan naik,” ujar Hari.
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut, situasi ini menuntut langkah antisipatif sejak dini. Salah satu solusi yang dinilai paling realistis adalah memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menjadi bantalan ekonomi daerah sekaligus penyerap tenaga kerja.
Hari menegaskan, penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Dibutuhkan bentuk kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menciptakan peluang usaha secara mandiri.
“Bukan semata-mata pemerintah yang membuka lapangan pekerjaan, tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Itu yang harus terus kita dorong,” tegasnya.
Ia menyebut, penguatan UMKM bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital. Menurutnya, seluruh sektor usaha memiliki potensi yang sama untuk berkembang.
“Dari start-up sampai UMKM klasik. Bahkan gerobak gorengan pun bisa menjadi solusi,” kata Hari.
Lebih lanjut, Hari juga menyoroti peran penting Generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Ia menilai dunia digital harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang baru bagi anak muda untuk terlibat dalam pengembangan UMKM, khususnya UMKM berbasis digital di Jawa Timur.
“Platform digital bisa menjadi pintu masuk bagi Gen Z agar terlibat langsung. Ini saran awal agar anak muda ikut ambil peran. Langkah antisipatif ini penting, karena fakta menunjukkan PHK masih terus terjadi sepanjang 2025,” ujarnya.
Berdasarkan data di Jawa Timur, tercatat lebih dari 4.000 pekerja mengalami PHK sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025. Sementara secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025. Di sisi lain, jumlah pengangguran di Jawa Timur masih berada di kisaran 0,9 hingga 1 juta orang.
“Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, secara jumlah absolut angka pengangguran masih sangat besar,” ucap Hari.
Ia menambahkan, data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari hingga November 2025. Sementara, laporan lain menyebutkan angka PHK mencapai sekitar 26 ribu orang hingga Mei 2025.
“Angka ini memang signifikan dan patut diwaspadai, tetapi tetap tidak sebanding dengan total jumlah pengangguran nasional yang mencapai jutaan orang. Oleh karena itu, kita tidak boleh menunggu. Tahun 2026 harus dipersiapkan dari sekarang,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
