Detak Tribe – Kasus meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Papua, kini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Laporan mengenai insiden tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
Tito menjelaskan bahwa setelah menerima laporan lengkap mengenai kasus itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit dan pejabat terkait di Papua. Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa seorang ibu hamil tersebut.
“Saya melapor pada beliau. Perintah Presiden adalah untuk segera lakukan perbaikan dan audit,” ujar Tito usai pertemuan.
Menurut Tito, audit internal akan dilakukan terhadap pihak rumah sakit, pejabat dinas kesehatan, hingga pejabat tingkat provinsi dan kabupaten. Pemeriksaan juga akan mencakup aturan-aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan layanan rumah sakit, terutama Rumah Sakit Kabupaten Jayapura dan Rumah Sakit Umum Provinsi.
Tito menambahkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi, bersama tim khusus dari Kementerian Kesehatan dan perwakilan Kemendagri, sudah berangkat ke Jayapura untuk melakukan audit teknis layanan kesehatan.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Pesan Presiden sangat jelas, jangan sampai ada kasus seperti ini kembali terjadi,” tegas Tito.
Selain itu, Tito juga meminta Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, untuk segera memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga almarhumah Irene. “Saya langsung komunikasi dengan Gubernur. Saya minta beliau segera datang ke rumah korban dan memastikan semua kebutuhan keluarga dibantu,” kata Tito.
Gubernur Mathius Fakhiri sendiri telah menemui keluarga Irene Sokoy di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Papua. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf dan menyebut kasus ini sebagai bukti buruknya layanan kesehatan di Papua.
“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” ujar Fakhiri dalam rilis resmi, Sabtu (22/11/2025).
Mathius juga mengakui bahwa banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak terkelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak. Ia berjanji melakukan evaluasi total, termasuk mengganti para direktur rumah sakit di bawah pemerintah provinsi.
Selain itu, ia telah meminta bantuan langsung kepada Menkes Budi untuk memperbaiki kondisi pelayanan kesehatan di Papua. “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” tutupnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
