Detak Tribe – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana melakukan evaluasi program studi (prodi) di perguruan tinggi agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Langkah ini diambil lantaran masih tingginya jumlah lulusan yang kesulitan terserap di industri.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menyatakan pemerintah akan evaluasi prodi yang ada di universitas. Prodi yang dinilai tidak lagi relevan pun tidak menutup kemungkinan bakal dihentikan.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi. Prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” ujar Badri, dikutip dari siaran ulang YouTube BKKBN, Senin (27/04/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Badri juga meminta dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) agar kebijakan ini bisa berjalan
“Jadi, ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” katanya.
Salah satu prodi yang menjadi sorotan adalah kependidikan. Berdasarkan statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial menguasai sekitar 60% dari total prodi yang ada, dan porsi terbesar di dalamnya adalah prodi keguruan.
Badri menyebut, setiap tahun prodi keguruan meluluskan sekitar 490 ribu orang. Padahal, kebutuhan tenaga guru di lapangan hanya sekitar 20 ribu per tahun. Angka tersebut jauh di bawah jumlah lulusan yang dicetak.
Fenomena ini, menurut Badri, tidak lepas dari pendekatan market driven strategy yang selama ini banyak dipakai perguruan tinggi dalam membuka prodi. Intinya, prodi yang peminatnya banyak akan terus dibuka tanpa mempertimbangkan serapan kerja jangka panjang.
Kondisi serupa juga mengintai profesi dokter. “Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” papar Badri.
Ia pun menegaskan, bonus demografi yang kini ramai diperbincangkan tidak akan berdampak optimal jika pendidikan tinggi tidak segera disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Tentunya akan tidak match,” tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
