Detak Tribe – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana menyatakan akan membuka ruang dialog dengan MUI untuk memberikan penjelasan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah akan berdiskusi langsung dengan MUI terkait alasan Indonesia memutuskan bergabung dalam forum internasional tersebut.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo, dikutip dari detik.com, Senin (02/02/2026).
Prasetyo menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun komunikasi dan menyampaikan pandangan di tingkat global. Menurutnya, jika Indonesia tidak ikut serta, maka peluang untuk menyuarakan sikap dan kepentingan nasional di forum internasional akan semakin terbatas.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memasukkan masukan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan yang itu,” jelasnya.
Sebelumnya, MUI secara tegas meminta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. MUI menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, melalui akun X pribadinya yang dikutip dari MUI Digital pada Kamis (29/01/2026).
KH Cholil Nafis menilai Board of Peace digagas oleh Presiden Donald Trump dan melibatkan sejumlah tokoh yang dinilai bermasalah, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menyoroti fakta bahwa Netanyahu merupakan pemimpin negara yang melakukan penjajahan terhadap Palestina.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut, sehingga keberadaan Board of Peace dinilai tidak adil bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
