Detak Tribe – PHK massal jurnalis tengah mengguncang industri media Indonesia. Sepanjang awal 2025, gelombang pemutusan hubungan kerja ini telah menghantam lebih dari selusin perusahaan media, termasuk raksasa seperti Kompas TV.
Fenomena ini menjadi penanda krisis struktural dalam dunia pers, seiring perubahan drastis lanskap digital dan tekanan ekonomi yang belum reda.
Peralihan dari media konvensional ke digital memang tak terhindarkan. Namun, transformasi ini kerap tidak diiringi kesiapan manajemen dan adaptasi yang sehat.
Melansir Kompas.com (5/5/2025), PHK massal jurnalis menjadi respons pahit terhadap menurunnya pendapatan iklan dan konsumsi berita berbayar.
Banyak media terjebak dalam perang klik yang justru mengorbankan kualitas informasi. Melansir data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sepanjang 2024 terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Sementara itu, sebagian besar pekerja media menerima upah di bawah Rp4 juta, jauh dari standar upah layak sebesar Rp8,3 juta.
Anggota DPD RI turut menyoroti gelombang PHK massal jurnalis ini sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Informasi yang beragam, akurat, dan independen menjadi fondasi kebebasan berpendapat.
Ketika ratusan jurnalis kehilangan pekerjaannya, kualitas liputan publik ikut terancam. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keberlangsungan demokrasi,” ujar seorang anggota DPD seperti dilansir dari Suaramerdeka.com.
Sementara itu, pengamat media dari LSPR, Ignatius Haryanto, menyebut bahwa krisis ini tak bisa hanya dibebankan kepada industri media. “Perlu kebijakan negara yang melindungi jurnalis, sekaligus mendorong inovasi model bisnis media,” ujarnya dalam wawancara di Metrotvnews.com.
PHK massal jurnalis harus menjadi panggilan untuk berbenah. Transformasi digital harus disertai perlindungan pekerja media dan komitmen terhadap kualitas jurnalistik. Jika tidak, maka media akan kehilangan fungsinya sebagai pilar demokrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
