Detak Tribe – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berpidato di World Economic Forum (WEF), Kamis (22/01/2026). Dalam pidatonya, ia melontarkan pernyataan keras terhadap pihak-pihak yang disebut sebagai pengusaha rakus, yang diduga kerap menyuap pejabat serta mengabaikan kedaulatan negara.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Prabowo.
Ia kemudian menegaskan bahwa pola lama tersebut tidak akan berlaku lagi. “Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan langkah-langkah tegas pemerintah dalam menertibkan berbagai aktivitas ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam dan energi. Menurutnya, kebijakan yang diambil merupakan bentuk penegakan hukum paling berani yang pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia.
Dalam acara World Economic Forum (WEF) yang digelar di Swiss itu, Prabowo mengungkapkan hingga saat ini pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah. Meski demikian, laporan dari jajarannya menunjukkan bahwa praktik serupa masih ditemukan.
“Laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, negara juga telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang ilegal. Pemerintah turut mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung dengan total penguasaan lahan mencapai 1,01 juta hektar.
“Jika digabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” jelas Prabowo.
Di luar sektor kehutanan, Presiden juga menyinggung adanya penyelewengan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap supremasi hukum.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut jumlah korporasi yang diduga terlibat pelanggaran hukum mencapai 666 perusahaan. Meski menghadapi tantangan besar, Prabowo menegaskan dirinya tidak akan mundur dalam upaya penegakan hukum.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkas Kepala Negara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
