News

Prabowo Targetkan Penghapusan Outsourcing Pemerintahan Baru

×

Prabowo Targetkan Penghapusan Outsourcing Pemerintahan Baru

Sebarkan artikel ini
Prabowo Targetkan Penghapusan Outsourcing Pemerintahan Baru
Ilustrasi gambar sejumlah pekerja menggelar aksi damai dengan membawa spanduk bertuliskan "Stop Outsourcing", menggambarkan tuntutan mereka terhadap sistem kerja yang dianggap merugikan. (Pexels.com, Joshua Santoso)

Detak Tribe – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan rencananya untuk menghapus sistem outsourcing mulai pemerintahan barunya. 

Komitmen itu ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

Dilansir dari CNN Indonesia, Prabowo menyampaikan bahwa sistem kerja outsourcing selama ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Ia mengaku memahami ketidakpastian yang dialami buruh karena status kerja yang tidak tetap. 

Maka, ia menargetkan penghapusan outsourcing dilakukan secara bertahap setelah resmi menjabat.

“Kita akan pelajari, kita akan kaji, kita akan hapus outsourcing,” tegas Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Langkah awal yang disiapkan, lanjut Prabowo, adalah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan diisi oleh perwakilan serikat pekerja yang aktif memberi masukan ke pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam keterangan terpisah menyebut arahan Presiden terpilih itu akan menjadi landasan penyusunan regulasi baru ketenagakerjaan. 

Menurutnya, saat ini Kemenaker tengah menyiapkan peraturan menteri untuk memperketat praktik outsourcing.

Mengutip dari Tempo, beberapa asosiasi pengusaha menyambut wacana ini dengan catatan. Mereka menilai pemerintah perlu memastikan bahwa penghapusan outsourcing tidak mengganggu iklim investasi dan produktivitas industri.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh kebijakan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut langkah ini sebagai kemenangan bagi perjuangan buruh selama bertahun-tahun.

Langkah Prabowo mencerminkan pendekatan kompromis. Ia tidak serta merta mencabut sistem outsourcing, tapi menawarkan transisi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Ini penting agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif bagi dunia usaha.

Penghapusan outsourcing mulai pemerintahan baru menandai babak baru dalam relasi antara negara dan pekerja. Kebijakan ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Prabowo dalam merespons isu-isu strategis ketenagakerjaan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.