Detak Tribe – Pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan khusus yang akan menangani percepatan pembangunan rumah rakyat. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program renovasi 2 juta rumah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengatakan, diperlukan satu lembaga yang dapat mengonsolidasikan seluruh kebutuhan dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).
“Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” ujar Fahri.
Politisi Partai Gelora itu menilai, di banyak negara sudah terdapat badan khusus yang secara terpusat mengelola pembangunan perumahan. Sementara di Indonesia, kewenangan terkait pembangunan rumah masih tersebar di berbagai lembaga, mulai dari urusan perizinan, pengelolaan tanah, hingga pembiayaan.
“Kalau melihat praktik di banyak negara, memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain,” katanya.
Fahri berharap pembentukan badan khusus tersebut dapat segera disahkan pada awal tahun 2026. Saat ini, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas kementerian, di antaranya dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Koordinasi juga dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Nantinya, Danantara akan berperan sebagai salah satu penyedia lahan terbesar, termasuk untuk pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).
“Kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesneg. Mudah-mudahan 1–2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan,” ujarnya.
Menurut Fahri, tantangan terbesar dalam penyediaan rumah layak huni adalah persoalan ketersediaan lahan, khususnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme percepatan melalui payung hukum, seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP).
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui program renovasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2 juta rumah pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit rumah di kawasan perkotaan akan menjadi fokus percepatan.
“Untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini memang memerlukan mekanisme percepatan karena di perkotaan itu ada banyak persoalan ketersediaan lahan yang sangat sulit,” tutup Fahri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
