Detak Tribe – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerahkan hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/07/2026).
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dalam laporannya, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto, menyampaikan bahwa pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2027 telah dilakukan bersama Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia pada 9 hingga 29 Juni 2026.
“Menindaklanjuti UU, Tatib, dan surat tersebut Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 sampai 29 Juni 2026,” kata Wihadi.
Wihadi menjelaskan, dalam proses pembahasan tersebut disepakati pembentukan empat panitia kerja (panja), yakni Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun 2027; Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2027.
Kemudian Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2027; serta Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN Tahun 2027. Setelah itu, masing-masing panja membentuk tim perumus yang menggelar rapat pada 17 hingga 25 Juni 2026.
Menurut Wihadi, dalam pembahasan tersebut Komisi XI dan Komisi XII juga memberikan rekomendasi mengenai kisaran asumsi dasar ekonomi tahun 2027. Selain itu, komisi-komisi di DPR turut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2027 serta RKP 2027 bersama mitra kerja masing-masing.
“Dalam pembahasan ini Komisi XI dan Komisi XII memberi rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2027 dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan RKA K/L 2027 dan RKP tahun 2027 dengan mitra kerjanya,” tuturnya.
Ia menyampaikan, hasil pembahasan RAPBN 2027 menetapkan kisaran asumsi dasar ekonomi makro, di antaranya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 6,0 hingga 6,5 persen.
Di sisi lain, proporsi penciptaan lapangan kerja formal pada 2027 ditargetkan mencapai 40,81 persen, dengan jumlah lapangan kerja baru yang diperkirakan berkisar antara 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
“Tema RKP tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri,” ujar Wihadi.
Usai laporan disampaikan, hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2027 kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan laporan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“Laporan atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tersebut akan menjadi pedoman dalam rancangan penyusunan APBN tahun anggaran 2027,” kata Puan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
