News

Sekolah Rakyat Jadi Rebutan, Ini Syarat Ketat dari Kemensos

×

Sekolah Rakyat Jadi Rebutan, Ini Syarat Ketat dari Kemensos

Sebarkan artikel ini
Sekolah Rakyat Jadi Rebutan, Ini Syarat Ketat dari Kemensos
Menteri Sosial akan meninjau kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (Dok. kemensos.go.id)

Detak Tribe – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) tengah jadi rebutan. 

Tercatat sebanyak 280 kabupaten dan kota di Indonesia telah mengajukan diri untuk menjadi lokasi pembangunan program pendidikan nonformal tersebut.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih membutuhkan akses pendidikan dasar dan keterampilan hidup. 

Menurut Risma, Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah formal, tetapi sebagai alternatif bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan nasional.

Sekolah Rakyat adalah bentuk pendidikan nonformal berbasis komunitas. Fokus utamanya mencakup pemberdayaan sosial, pembentukan karakter, dan peningkatan literasi dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. 

Selain itu, peserta juga dibekali keterampilan praktis yang relevan dengan kondisi lokal. Dalam siaran pers Kemensos (19/4/2025), dijelaskan bahwa Sekolah Rakyat terbuka untuk berbagai lapisan masyarakat, terutama yang masuk kategori rentan, seperti anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga kelompok marjinal lainnya.

Risma juga menyebutkan, hanya daerah yang memenuhi sejumlah syarat ketat yang akan lolos verifikasi. Di antaranya, kesiapan lokasi, partisipasi masyarakat setempat, dan ketersediaan tenaga relawan pengajar. 

Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan anggaran pendamping agar program berjalan berkelanjutan.

Dikutip dari Kompas.com (20/4/2025), sejumlah daerah seperti Kabupaten Tegal, Kupang, dan Tanah Datar sudah mulai mempersiapkan lokasi dan membentuk komunitas relawan pendidikan lokal untuk memperkuat pengajuan mereka.

Kemensos menargetkan implementasi awal Sekolah Rakyat pada pertengahan 2025. Setiap daerah yang mendaftar akan melewati tahap seleksi dan asesmen kebutuhan secara menyeluruh.

Program ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Risma berharap, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata untuk mengatasi kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan komunitas.

Pemerintah membangun sekolah ini dengan pendekatan partisipatif dan inklusif agar bisa menjangkau warga yang tertinggal akses pendidikan dan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.