News

Seruan untuk Aksi Nyata Pemerintah, Akibat PHK Massal 2025

×

Seruan untuk Aksi Nyata Pemerintah, Akibat PHK Massal 2025

Sebarkan artikel ini
Seruan untuk Aksi Nyata Pemerintah, Akibat PHK Massal 2025
Ilustrasi gambar PHK Massal 2025 yang memicu lonjakan pencari kerja. Banyak di antaranya harus beradaptasi dengan pasar kerja baru yang makin kompetitif. (Pixabay.com, freestocks-photos)

Detak Tribe – PHK Massal 2025 menjadi alarm keras bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 24.036 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja hingga April 2025. 

Angka ini menunjukkan tekanan serius terhadap sektor ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi dan disrupsi ekonomi global.

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PHK dengan 16.801 kasus, disusul sektor perdagangan besar dan eceran (3.622 kasus), serta jasa lainnya (2.012 kasus). 

Tiga wilayah dengan jumlah PHK tertinggi adalah Jawa Tengah (10.692 pekerja), DKI Jakarta (4.649), dan Riau (3.546), menunjukkan bahwa krisis ini melanda pusat-pusat ekonomi sekaligus daerah penyangga industri nasional.

Dilansir dari Detik.com (5/5/2025), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa terdapat 25 alasan terjadinya PHK, dengan tujuh penyebab utama yang didominasi faktor ekonomi, efisiensi perusahaan, dan disrupsi teknologi. 

Namun, pernyataan tersebut tidak disertai dengan solusi strategis yang jelas. Serikat buruh pun bersuara. Mereka menilai pemerintah terlalu pasif dan hanya bertindak sebagai pencatat data, bukan pengambil kebijakan aktif. 

Melansir Kompas TV, para buruh menuntut program perlindungan sosial yang menyentuh langsung para korban PHK, seperti bantuan tunai, pelatihan ulang (reskilling), dan insentif kepada perusahaan yang mampu menahan PHK.

Di sisi lain, pengamat ketenagakerjaan menilai negara tidak boleh lepas tangan. Ratri Darmawan, pengajar di Universitas Indonesia, menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk menyelamatkan daya beli masyarakat dan mencegah meningkatnya angka pengangguran terbuka.

PHK Massal 2025 bukan hanya soal hilangnya pekerjaan, tapi juga menyangkut psikologis keluarga pekerja, kestabilan sosial, hingga potensi meningkatnya kriminalitas. 

Pemerintah perlu hadir bukan sekadar sebagai penengah, tapi sebagai pemimpin solusi. Tanpa langkah cepat dan nyata, krisis ini bisa berkembang menjadi masalah struktural yang lebih sulit diatasi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.