Detak Tribe – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini membuat heboh publik dengan pernyataannya bahwa Kepala daerah memainkan data inflasi agar terlihat rendah.
Karena kehebohan ini, Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertugas sebagai pengampu data, akhirnya buka suara.
Amalia Adininggar Widyasanti, selaku Plt Kepala BPS, menegaskan bahwa pengelolaan dan perilisan data BPS tidak diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini termasuk oknum kepala daerah. Ia mengatakan jika metodologi pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan BPS sudah sesuai dengan standar internasional.
“BPS punya metodologi yang mengacu pada standar internasional. BPS juga pastinya menjaga independensi pengelolaan data dan pengumpulan data, secara independen tidak ada intervensi dari pihak lain,” Ujar Amalia di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Terkait yang disinggung Tito, mengenai sampling yang bisa diakali kepala daerah, Amalia menegaskan bahwa metode pengambilan sampling sendiri mengacu pada standar-standar internasional, termasuk memilih tempat atau lokasi, responden, hingga waktu dilaksanakannya survei.
“Sekali lagi, angka-angka yang kami hasilkan di BPS dapat dipertanggungjawabkan independensinya, dan kami pun punya penjamin kualitas,” tegas Amalis.
Menanggapi modus kepala daerah yang tiba-tiba mengadakan pasar murah di lokasi survei inflasi BPS guna menekan angka harga dan mendapatkan insentif, Amalia menjelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan strategi pemerintah untuk menjaga agar harga tidak melonjak tinggi.
“Jadi, jika ada yang nanya pasar murah, itu merupakan langkah kongkrit pemerintah untuk kendalikan inflasi daerah itu. Tentu saja, pembentukan harga di wilayah yang menjadi lokasi survei kami juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar,” jelasnya.
Amalia juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat banyak platform data dari berbagai kementerian atau lembaga, yang berarti data tersebut memiliki kualitas yang setara dan dapat dibandingkan.
Berita ini Tito ungkapkan saat menghadapi acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN). Di sana ia mengungkapkan modus kepala daerah yang bisa mengakali data inflasi supaya rendah. Salah satunya adalah dengan meminta BPS untuk menghasilkan angka inflasi yang rendah.
“Modes barunya adalah kepala daerah ini mendatangi kantor BPS secara langsung di kabupaten/kota masing-masing, lalu bilang ‘tolong dong ini angkanya dibikin bagus,” ucap Tito.
Sedangkan modus lainnya adalah mengikuti petugas BPS saat survei. Kemudian di tempat itu akan ada diadakan pasar murah sehingga data harga yang terkumpul saat proses survei angkanya menjadi rendah.
Tito menyebutkan bahwa beberapa kepala daerah biasanya memantau BPS untuk melihat pasar mana saja yang diambil sebagai sampel, agar bisa memanipulasi data inflasi.
Ia mengaku sudah mengetahui modus tersebut dan meminta BPS untuk mengatasinya dengan mengambil data dari daerah lain yang tidak terkena pasar murah, sehingga data harga konsumen lebih sesuai dengan kondisi pasar sebenarnya.
Tito juga menegaskan pentingnya keakuratan data, agar tidak ada kesalahan. Ia memberi contoh bahwa meskipun angka inflasi tercatat 2,15%, Presiden Jokowi kadang meragukannya dan melakukan pengecekan langsung.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
