Detak Tribe – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, angkat bicara soal kasus korupsi yang kembali menjerat Gubernur Riau. Ia menilai maraknya kasus serupa menjadi bukti perlunya reformasi terhadap sistem biaya politik yang tinggi di Indonesia.
“Setuju ada reformasi bab politik biaya tinggi. Ini sudah seperti kanker yang merusak sistem politik kita,” ujar Mardani dilansir dari detik.com, Sabtu (08/11/2025).
Menurut Mardani, mahalnya biaya politik salah satunya disebabkan oleh sistem pemilu yang rumit, di mana pemilih harus menerima banyak surat suara dalam satu waktu. Ia pun mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara terpisah.
“Salah satu penyebab biaya politik tinggi karena tidak nyambungnya pemilih dengan calon. Bagus kalau tidak lima kotak dan serentak. Presiden sendiri, pileg sendiri, dan pilkada sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan pemilu yang digelar terpisah, masyarakat tidak akan dibingungkan oleh banyaknya surat suara dan dapat lebih tenang dalam menentukan pilihan.
Namun, Mardani juga menekankan bahwa praktik korupsi tidak hanya dipicu oleh sistem, tetapi juga karakter individu. Ia menyebut masih banyak kepala daerah yang memiliki integritas dan tidak melakukan korupsi.
“Kalau ada kepala daerah atau pejabat publik yang korupsi, hukum saja dengan berat. Karena itu benar-benar mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardani menilai reformasi politik harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memperkuat otonomi daerah agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Abdul Wahid menjadi gubernur keempat di Riau yang terjerat kasus korupsi.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, juga menyoroti fenomena tersebut. Menurutnya, tingginya biaya politik menjadi akar masalah utama yang mendorong kepala daerah untuk melakukan korupsi.
“Penyebab utama kepala daerah korupsi karena biaya politik tinggi. Untuk menuju kursi kepala daerah itu perlu dana kampanye, juga dana untuk mendapatkan rekomendasi partai politik, dan itu tidak gratis. Jadi, memang biayanya besar sekali,” ujar Boyamin, Jumat (07/11/2025).
Ia menambahkan, banyak kepala daerah akhirnya berupaya mengembalikan modal besar yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk korupsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
