Detak Tribe – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menolak rencana revisi UU POLRI dan UU TNI. Penolakan itu ia lakukan sebab menurutnya menyetarakan TNI dan Polri itu tidak benar, termasuk masalah usia pensiun.
Mega beralasan jika dua lembaga itu menjadi setara, nantinya TNI AU dan Polri bisa jadi sama-sama memiliki pesawat. Meski ada yang bilang padanya bahwa RUU ini hanya bicara soal usia masa pensiun.
“Loh, sekarang kok malah mau jadi setara kembali. Saya enggak ngerti. Mbok, nggak usah deh. Kalau disetarakan, artinya kalau Tentara Angkatan Udara punya pesawat, berarti polisi juga punya pesawat dong. Itu pemikiran saya,” kata Megawati.
Mega juga yakin kalau revisi RUU ini akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Akan tetapi, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, membantah pernyataan itu, dan menekankan bahkan tidak ada upaya pengembalian dwifungsi ABRI. Hadi berkata TNI sekarang tidak seperti Orde Baru. Buktinya adalah tidak ada perwakilan militer di parlemen.
Presiden Republik Indonesia ke-5 itu juga mengaku cerewet mengenai masalah ini karena hal itu berdasarkan pada fakta. Ia menanyakan alasan DPR mengusulkan dua undang-undang itu?
Sejuah ini, melalui Dini Purwono, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum, menyampaikan Rancangan Undang-Undang TNI dan Polri itu telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.