Detak Tribe – Pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menguji coba skema bantuan berupa transfer tunai langsung atau cash transfer pada awal 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa melalui skema tersebut, bantuan nantinya dapat diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Artinya, bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk insentif yang melekat pada produk.
“Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung,” kata Luhut di Subang, Jawa Barat, Kamis (03/09/2026).
Luhut menyebut jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima cash transfer bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta penduduk. Meski begitu, pemerintah belum akan langsung menerapkan skema tersebut secara penuh. Luhut menegaskan, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan uji coba pada awal 2027.
“Jadi, nanti sekian puluh juta atau ratus juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027,” ucap Luhut.
Perubahan mekanisme penyaluran bansos tersebut nantinya akan dibarengi dengan pengembangan teknologi pemerintahan atau government technology berbasis kecerdasan buatan (AI).
Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi. Pemerintah juga tengah mengembangkan penggunaan face recognition dan biometrik untuk mendukung proses identifikasi serta pendataan masyarakat.
“Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat,” katanya.
Luhut menilai berkurangnya interaksi langsung dalam proses administrasi dapat membantu mengurangi potensi terjadinya penyimpangan. Ia juga menilai digitalisasi tata kelola pemerintahan tersebut menjadi salah satu lompatan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima bansos. Luhut mengatakan pemerintah daerah diminta melakukan registrasi terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dan memenuhi kriteria sebagai penerima.
“Kita dukung semua dan semua pemda saya kira akan terlibat, saya sudah minta juga untuk me-register, mendaftar untuk yang ingin dapat bansos,” ujar Luhut.
Pelibatan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan data calon penerima tersedia serta dapat dilakukan verifikasi. Rencana penerapan cash transfer ini juga muncul di tengah proses pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional.
Dengan rencana tersebut, pemerintah kini menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran bansos yang menggabungkan transfer tunai langsung, pendataan digital, serta pemanfaatan teknologi AI dan biometrik. Namun, efektivitas penerapannya baru akan dapat terlihat setelah pemerintah melakukan uji coba pada awal 2027.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news detaktribe.com.
